JAYAPURA [PAPOS]- Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE mengatakan, rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 14 tahun 2009 dan pasal 28 UU Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 tentang memprioritaskan orang asli Papua dalam pasangan calon kepala daerah, pemerintah Provinsi Papua tetap memberikan dukungan. Pasalnya, keputusan MRP tersebut memberikan masukan kepada pemerintah dan DPRP sebagai bahan dasar penyusunan Peraturan Daerah Khusus [Perdasus].
Oleh sebab itu, Pemilukada yang akan dilaksanakan di 21 kabupaten/kota se-Papua tetap berjalan, karena ini sudah dijadwalkan dan merupakan kalender Nasional. "Pemilukada akan tetap berjalan sesuai jadwal, yang kurang kita akan perbaiki," ujar Wagub kepada wartawan saat menghadiri penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2009, di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Papua dan Maluku, Jumat (26/3) kemarin.
Menurutnya, Perdasus tentang rekomendasi MRP itu akan segera dibuat, meskipun baru wacana namun akan terus dikejar. Meskipun keputusan MRP itu tidak dapat dilakukan, UU Nomor 32 tahun 2004 tetap akan digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada di Papua, sambil pemerintah menyiapkan perdasusnya.
Lanjut Wagub, semua orang yang ada di Papua, juga harus memberikan kesempatan kepada putra/putri asli Papua. Dimana, calon kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2010 pasal 28 hanya mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur saja, yang lainnya bebas. Tapi, calon harus meminta pertimbangan dari dari MRP."Semua orang sebaiknya berpihak kepada orang asli Papua," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap semua element masyarakat agar dapat melaksanakan UU Otonomi Khusus secara konsekuen, karena tujuan utama Otsus ialah keberpihakan kepada orang asli Papua. "Jangan berdebat apakah sesuai dengan UU atau tidak, tetapi segeralah berbuat agar amanat Otonomi Khusus itu terimplementasi dengan baik, dan keberpihakan kepada orang Papua dapat terwujud," tandasnya.[anyong]
Ditulis oleh Anyong/Papos
Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
Sabtu, 27 Maret 2010 00:00
0 comments:
Post a Comment