Papua Merdeka Blogspot: Mervin S. Komber: Istana Belum Punyai Konsep Utuh Dialog Jakarta-Papua

Monday, 09-07-2012 06:59:49 Oleh admin Telah Dibaca 133 kali

Mervin Komber Anggota DPD RI asal Papua Barat @Ist.

Jakarta, MAJALAH SELANGKAH – Anggota DPD RI, asal Papua Barat, Mervin S. Komber mengkritik langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Dialog Papua-Jakarta. “SBY memanggil sejumlah tokoh agama asal Papua untuk mencari format dialog. Ini menunjukkan Istana belum memunyai konsep yang utuh terhadap dialog Jakarta-Papua yang sudah disuarakan berbagai pihak di tanah air,” kata Mervin kepada media ini, Minggu, (8/7).

“Dalam pandangan saya, tokoh agama adalah bagian dari pelaku dalam dialog itu sendiri, sehingga tidak tepat jika Presiden mendiskusikan format dialog dengan mereka. Kalau pelaku bukan bicara format tapi bicara isi (dialog). Presiden bisa panggil gubernur, bupati, DPRD, DPR, DPD atau perguruan tinggi untuk bahas tata cara dan format dialog,” katanya.

Kata dia, terlebih lagi, jika hanya sebagian elemen saja yang diajak bicara soal format, dikhawatirkan hal itu malah bisa memunculkan kesalapahaman akibat input-input yang diterima SBY berbeda. Misalnya ada pembicaraan yang berbeda antara tokoh yang satu dengan yang lain, kemudian orang-orang di sekitar Presiden bisa saja memberikan masukan yang keliru tentang Papua

“Bagi saya, hal ini bisa meninggalkan bara tersendiri. Tujuan akhir dari dialog Jakarta-Papua yang saya pikirkan adalah untuk mencari peta jalan bagi pembangunan di Tanah Papua. Dialog tersebut harus bermuara pada ditemukannya peta jalan bagi Papua menuju sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera,” jelasnya.

Agar bisa menghasilkan peta jalan untuk perbaikan kehidupan orang Papua, kata Mervin, agenda yang dibicarakan dalam dialog itu harus merepresentasi kondisi riil yang dihadapi orang Papua. Di bagian lain, siapa tokoh-tokoh yang diajak dalam dialog itu pun haruslah orang-orang berkompeten dari semua elemen mulai dari lingkup pemerintahan, parlemen, adat, rohaniawan, hingga unsur-unsur masyarakat yang dipercaya mewakili komunitas adat masing-masing. Kita semua berkeinginan dialog itu harus menghasilkan sesuatu yang positif untuk Papua.

Ia menilai, hingga sekarang ini, pemerintah belum memastikan kapan dialog akan digelar. “Terkait waktu pelaksanaan, saya memandang dialog Jakarta-Papua adalah sesuatu yang urgen, karena itu Presiden SBY tidak perlu menunda lebih lama lagi. Dialog Jakarta – Papua berkaitan erat dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang kini sudah berjalan lebih kurang 11 tahun. Karena itu, dialog dimaksud sebaiknya dilakukan dalam tahun 2012 ini,” tegasnya.

Dia berharap, dialog bisa dilaksanakan dalam tahun ini, karena Otsus tinggal 10 tahun lagi, dialog ini juga harus mengakomodir apa-apa yang harus dilakukan dalam sisa waktu Otsus. Sementara mengenai tempat pelaksanaan, ia berpendapat di manapun tempatnya bukan masalah. Yang terpenting adalah semangat dari dialog itu yang benar-benar ingin mencari solusi jangka panjang untuk Papua. (DE/MS002)