Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Tiga orang menteri koordinator saat ini sedang berada di Papua dan Papua Barat. Ketiganya ditugaskan Presiden SBY melakukan evaluasi pelaksaan otnomi khusus dan efektivitas pemerintahan daerah setempat.
"Kita akan lihat mana yang belum baik berjalan, apa penyebabnya dan siapa yang bisa kita minta tanggung jawab secara jelas," kata Presiden SBY di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (29/9/2010).
Patokan evaluasi adalah amanah dari Inpres 5/2007 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Papua dan Papua Barat. Meski lebih banyak terkait pelaksaan program kerja pemerintah daerah, menurut Presiden SBY, tetap perlu adanya bantuan dorongan dari pemerintah pusat bila memang kondisi lapangan memerlukannya.
"Ini agar otonomi khusus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi warga di Papua dan Papua Barat," jelas SBY.
Presiden menegaskan, peningkatan kesejahteraan rakyat jadi prioritas dan memerlukan pembangunan ekonomi. Ekonomi bisa dibangun bila pemerintahan berjalan efektif, keamanan terjaga, hukum ditegakkan dan NKRI terpelihara keutuhannya.
"Saya akan menerima laporan dan rekomendasi dari 3 menko, agar nanti pemerintahan Papua dan Papua Barat bisa lebih efektif lagi," sambung
SBY.
Lebih lanjut dikatakannya, evaluasi serupa juga akan dilakukan di NAD. Fokus utama adalah hasil dari proses reintegrasi, trust building antar pihak yang pernah berlawanan dan hasil dari capaian pembangunan pasca MoU Helsinski pada 2005.
"Sehingga rakyat Aceh benar-benar bisa membedakan pembangunan sebelum
dan sesudah terciptanya perdamaian," imbuh SBY.
(lh/mad)
0 comments:
Post a Comment