Wednesday, 19-09-2012 23:02:18 Oleh admin Telah Dibaca 285 kali
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr, Rabu, (19/09) di Aula STFT Fajar Timur, Abepura Jayapura mengatakan dialog adalah budaya orang Papua. Segala sesuatu harus bicara dulu. Tapi, dialog itu bukan tujuan, bukan juga solusi tetapi dialog merupakan sarana. Maka, dialog antara Jakarta dan rakyat Papua adalah sarana untuk mencari jalan keluar atas masalah di tanah Papua yang masih belum selesai. Pastor Doktor pertama orang Papua itu mengatakan, ia memperjuangkan dialog Jakarta-Papua melalui JDP karena iman akan manusia sebagai ciptaan Allah sesuai citra-Nya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang adalah makluk sosial. Manusia dinilai tidak bisa dibiarkan terisolasi tanpa komunikasi dengan pihak lain dalam kehidupannya. Maka, dialog adalah bagaimana cara rakyat Papua dan Jakarta sebagai makluk ciptaan Tuhan dan sekaligus makluk sosial membuka diri berdialog dalam rangka mencari solusi yang baik. Pater menuturkan, pada 29 Mei 2012 lalu, ia kembali meluncurkan buku berjudul “Angkat Pena Demi Dialog Papua (Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta – Papua)” di Yogyakarta. Pada peluncuran itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir sebagai pembicara utama. Sejak Kongres Papua, 2000 salah satu keputusannya adalah dialog Jakarta-Papua. Maka, buku itu adalah kumpulan tulisan tentang dialog yang pernah dimuat di media massa yang di kumpulkan. Ada 54 buah artikel yang dikumpulkan sejak tahun 200 –2001. (AK/ MS) |
Dr. Neles Tebay, Pr: Dialog Budaya Papua, Segala Hal Harus Bicara Dulu
Melanesian Spearhead Group (MSG) akan Mengizinkan West Papua Melamar sebagai Status Peninjau
Posted at 20:55 on 11 November, 2011 UTC
Terjemahan PMNews dari sumber: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64348
West Papua akan diberikan kesempatan untuk melamar diri menjadi peninjau dalam MSG.
Direktur Jenderal sekretariat MSG di Port Vila, Peter Forau, memberitahukan kepada Radio Vanuatu bahwa hal ini telah disetujui minggu lalu pada pertemuan para Menlu MSG.
Akan tetapi, Forau mengatakan status peninjau bagi West Papua dimaksud dibentuk sebagai bagian dari kelompok yang mewakili Indonesia.
Pada KTT MSG di Fiji pada Maret lalu, Indonesia diberikan status peninjau.
Salah satu anggota MSG ialah Kanaks dari Gerakan Kaledonia Baru (ed, Melanesia).
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand
Melanesian Spearhead Group (MSG) akan Mengizinkan West Papua Melamar sebagai Status Peninjau
Posted at 20:55 on 11 November, 2011 UTC
Terjemahan PMNews dari sumber: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=64348
West Papua akan diberikan kesempatan untuk melamar diri menjadi peninjau dalam MSG.
Direktur Jenderal sekretariat MSG di Port Vila, Peter Forau, memberitahukan kepada Radio Vanuatu bahwa hal ini telah disetujui minggu lalu pada pertemuan para Menlu MSG.
Akan tetapi, Forau mengatakan status peninjau bagi West Papua dimaksud dibentuk sebagai bagian dari kelompok yang mewakili Indonesia.
Pada KTT MSG di Fiji pada Maret lalu, Indonesia diberikan status peninjau.
Salah satu anggota MSG ialah Kanaks dari Gerakan Kaledonia Baru (ed, Melanesia).
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand
Penolakan Komunikasi Konstruktif Menguat
Selasa, 08 November 2011 00:07
JAYAPURA—Setelah pihak DAP dan PDP yang diwakili Herman Awom menolak usulan komunikasi konstruktif untuk menyelesaikan masalah Papua sebagaimana diusulkan Sesmenkopolhukam Letjen (Purn) Hotma Panjaitan, kini giliran Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay juga menyatakan menolak.
Saat dihubungi diruang kerjanya, Komisi A DPR Papua, Senin (7/11), Ruben Magai mengatakan, Komunikasi konstruktif adalah suatu pendampingan terhadap pengawasan program yang dilakukan pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat menawarkan komunikasi konstruktif mestinya disertai konsep yang jelas. “Pemerintah pusat jangan bicara doang. Tapi harus menyampaikan konsep komunikasi konstruktif kepada rakyat Papua,”katanya.
Politisi Partai Demokrat Papua ini menjelaskan, Dialog Jakarta—Papua telah mempunyai konsep yang jelas. Bahkan telah mendapat kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat Papua, bahkan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan Dialog Jakarta—Papua bukan komunikasi konstruktif atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Tim Pemantau Evaluasi Otsus Aceh dan Papua dan lain lain.
“Kami menolak segala tawaran pemerintah pusat apabila tak sepenuhnya melibatkan Rakyat Papua,” tukasnya. “Beda dengan Otsus Aceh yang penyusunannya murni pemikiran rakyat Aceh.”
Dia menegaskan, apabila Otsus diberikan sebagai solusi tuntutan agar Papua merdeka dan berdaulat terlepas dari NKRI, seyogyanyalah, implementasi Otsus melibatkan rakyat Papua.
Kata dia, Dialog Jakarta—Papua nantinya membahas 4 agenda penting masing masing Pelurusan Sejarah 1 Desember 1961, Kontrak Karya PT Freeport Indonesia 7 April 1967, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 serta UU Otsus 2001.
Pembahasan Pelurusan Sejarah 1 Desember 1961, Pemerintah Hindia Belanda telah menyepakati syarat syarat Papua Barat berdiri sebagai suatu negara berdaulat.
“1 Desember selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat,” tuturnya.
Selanjutnya, Kontrak Karya pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia dilaksanakan pada 7 April 1967 sebelum Papua Barat dianeksasi kedalam NKRI, apalagi kesepekatan tersebut tak melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik hal ulayat lokasi tambang emas PTFI di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 serta UU Otsus 2001 yang dinilai gagal sejahterakan rakyat Papua dan karena rakyat Papua telah mengembalikannya kepada pemerintah pusat.
Dia menandaskan, masalah-masalah lain yang dibutuhkan rakyat Papua seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta infrastruktur adalah kewajiban pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.(mdc/don/l03)
Penolakan Komunikasi Konstruktif Menguat
Selasa, 08 November 2011 00:07
JAYAPURA—Setelah pihak DAP dan PDP yang diwakili Herman Awom menolak usulan komunikasi konstruktif untuk menyelesaikan masalah Papua sebagaimana diusulkan Sesmenkopolhukam Letjen (Purn) Hotma Panjaitan, kini giliran Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay juga menyatakan menolak.
Saat dihubungi diruang kerjanya, Komisi A DPR Papua, Senin (7/11), Ruben Magai mengatakan, Komunikasi konstruktif adalah suatu pendampingan terhadap pengawasan program yang dilakukan pemerintah pusat. Apabila pemerintah pusat menawarkan komunikasi konstruktif mestinya disertai konsep yang jelas. “Pemerintah pusat jangan bicara doang. Tapi harus menyampaikan konsep komunikasi konstruktif kepada rakyat Papua,”katanya.
Politisi Partai Demokrat Papua ini menjelaskan, Dialog Jakarta—Papua telah mempunyai konsep yang jelas. Bahkan telah mendapat kesepakatan dari seluruh elemen masyarakat Papua, bahkan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua dibutuhkan Dialog Jakarta—Papua bukan komunikasi konstruktif atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Tim Pemantau Evaluasi Otsus Aceh dan Papua dan lain lain.
“Kami menolak segala tawaran pemerintah pusat apabila tak sepenuhnya melibatkan Rakyat Papua,” tukasnya. “Beda dengan Otsus Aceh yang penyusunannya murni pemikiran rakyat Aceh.”
Dia menegaskan, apabila Otsus diberikan sebagai solusi tuntutan agar Papua merdeka dan berdaulat terlepas dari NKRI, seyogyanyalah, implementasi Otsus melibatkan rakyat Papua.
Kata dia, Dialog Jakarta—Papua nantinya membahas 4 agenda penting masing masing Pelurusan Sejarah 1 Desember 1961, Kontrak Karya PT Freeport Indonesia 7 April 1967, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 serta UU Otsus 2001.
Pembahasan Pelurusan Sejarah 1 Desember 1961, Pemerintah Hindia Belanda telah menyepakati syarat syarat Papua Barat berdiri sebagai suatu negara berdaulat.
“1 Desember selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat,” tuturnya.
Selanjutnya, Kontrak Karya pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia dilaksanakan pada 7 April 1967 sebelum Papua Barat dianeksasi kedalam NKRI, apalagi kesepekatan tersebut tak melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik hal ulayat lokasi tambang emas PTFI di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 serta UU Otsus 2001 yang dinilai gagal sejahterakan rakyat Papua dan karena rakyat Papua telah mengembalikannya kepada pemerintah pusat.
Dia menandaskan, masalah-masalah lain yang dibutuhkan rakyat Papua seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta infrastruktur adalah kewajiban pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.(mdc/don/l03)
Akhirnya, 7 Anggota TNI Ditahan Terkait Tindakan Kekerasan Terhadap 12 Warga Sipil di Karulu
Selasa, 08 November 2011 00:09
JAYAPURA- Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota TNI-AD di Distrik Karulu, Kabupaten Jayawijaya, disikapi cepat oleh pimpinan TNI dalam hal pihak Korem 172/PWY. Terkait dengan kasus tersebut, tujuh anggota TNI dari Batalyon Infantri 755/Merauke Papua, diproseshukum, lantaran terindikasi melakukan penganiayaan terhadap warga sipil di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua. Mereka saat ini sedang ditahan di Detasemen Polisi Militer Wamena.
Komandan Korem 172/PWY, Kolonel Ibnu Tri Widodo mengatakan, ketujuh prajurit itu diproses sesuai hukum yang berlaku, karena terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah warga Kurulu. “ Ketujuh prajurit tersebut menganiaya warga sipil dengan cara menyuruh warga merayap, lantas kemudian memukul, menendang bahkan merendam warga ke dalam air. Atas tindakan itu, mereka saat ini sedang ditahan di Polisi Militer di Wamena,”ungkapnya.
Pasca tindakan kekerasan itu, lanjut Danrem, anggota yang bertugas di Kurulu langsung diganti. “Seluruh anggota pos Kurulu langsung kami ganti, dan disaksikan langsung warga masyarakat setempat. Sehingga warga tidak menuntut lagi,” paparnya.
Danrem mengatakan, pihaknya terus berupaya, anggotanya tidak lagi bertindak arogan di kemudian hari. “Kedepan kami harus lebih baik dan tidak melakukan kekerasan lagi kepada warga masyarakat,”tandasnya.
Mengenai pangkat anggota yang melakukan kekerasan, Kata Danrem, antara sersan dan prajurit. Dan Posnya pangkat sersan, jadi para pelaku berpangkat sersan dan prajurit,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada 12 warga sipil di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua dianiaya oknum TNI. Penganiayaan terjadi 2 November lalu, berawal dari pertemuan 12 warga Kampung Umpagala yang sedang membicarakan kegiatan masyarakat adat. Namun TNI menduga 12 orang tersebut merupakan bagian dari kelompok OPM. 12 orang warga sipil itu digiring dari Kampung Abusa menuju Pos TNI Batalyon 756 Kurulu. Selama dalam perjalanan, anggota TNI menganiaya ke-12 orang itu dengan bayonet. Atas penganiayaan tersebut para korban berencana mengadukan para anggota TNI itu ke Pengadilan Negeri Wamena Papua.
Nama kedua belas warga Papua yang dianiaya, 1. Melianus Wantik Activist KNPB 2. Edo Doga. Activist KNPB 3. Mark Walilo Activist KNPB 4. Philip Wantik masyarakt 5. Wilem Kosy Masyarakat 6. Elius Dabi Masyarakat 7. Lamber Dabi Masyarakat 8. Othi Logo Masyarakat 9. Nilik Hiluka masyarakt 10. Law Logo 11. Mabel Martin Masyarakat 12. Saul Logo Masyarakat.(jir/don/l03)
Akhirnya, 7 Anggota TNI Ditahan Terkait Tindakan Kekerasan Terhadap 12 Warga Sipil di Karulu
Selasa, 08 November 2011 00:09
JAYAPURA- Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota TNI-AD di Distrik Karulu, Kabupaten Jayawijaya, disikapi cepat oleh pimpinan TNI dalam hal pihak Korem 172/PWY. Terkait dengan kasus tersebut, tujuh anggota TNI dari Batalyon Infantri 755/Merauke Papua, diproseshukum, lantaran terindikasi melakukan penganiayaan terhadap warga sipil di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua. Mereka saat ini sedang ditahan di Detasemen Polisi Militer Wamena.
Komandan Korem 172/PWY, Kolonel Ibnu Tri Widodo mengatakan, ketujuh prajurit itu diproses sesuai hukum yang berlaku, karena terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah warga Kurulu. “ Ketujuh prajurit tersebut menganiaya warga sipil dengan cara menyuruh warga merayap, lantas kemudian memukul, menendang bahkan merendam warga ke dalam air. Atas tindakan itu, mereka saat ini sedang ditahan di Polisi Militer di Wamena,”ungkapnya.
Pasca tindakan kekerasan itu, lanjut Danrem, anggota yang bertugas di Kurulu langsung diganti. “Seluruh anggota pos Kurulu langsung kami ganti, dan disaksikan langsung warga masyarakat setempat. Sehingga warga tidak menuntut lagi,” paparnya.
Danrem mengatakan, pihaknya terus berupaya, anggotanya tidak lagi bertindak arogan di kemudian hari. “Kedepan kami harus lebih baik dan tidak melakukan kekerasan lagi kepada warga masyarakat,”tandasnya.
Mengenai pangkat anggota yang melakukan kekerasan, Kata Danrem, antara sersan dan prajurit. Dan Posnya pangkat sersan, jadi para pelaku berpangkat sersan dan prajurit,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada 12 warga sipil di Distrik Kurulu Kabupaten Jayawijaya Papua dianiaya oknum TNI. Penganiayaan terjadi 2 November lalu, berawal dari pertemuan 12 warga Kampung Umpagala yang sedang membicarakan kegiatan masyarakat adat. Namun TNI menduga 12 orang tersebut merupakan bagian dari kelompok OPM. 12 orang warga sipil itu digiring dari Kampung Abusa menuju Pos TNI Batalyon 756 Kurulu. Selama dalam perjalanan, anggota TNI menganiaya ke-12 orang itu dengan bayonet. Atas penganiayaan tersebut para korban berencana mengadukan para anggota TNI itu ke Pengadilan Negeri Wamena Papua.
Nama kedua belas warga Papua yang dianiaya, 1. Melianus Wantik Activist KNPB 2. Edo Doga. Activist KNPB 3. Mark Walilo Activist KNPB 4. Philip Wantik masyarakt 5. Wilem Kosy Masyarakat 6. Elius Dabi Masyarakat 7. Lamber Dabi Masyarakat 8. Othi Logo Masyarakat 9. Nilik Hiluka masyarakt 10. Law Logo 11. Mabel Martin Masyarakat 12. Saul Logo Masyarakat.(jir/don/l03)
Subscribe to:
Posts (Atom)
