Papua Merdeka Blogspot

Sunday 26 September 2010

[Papua Merdeka Blogspot] [Papua Merdeka Blogspot] Kolonialisme dan Cahaya Dek...

RESENSI BUKU
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Oleh : A Ibrahim Peyon

Penerbit : Nintiens Focus

Tebal : 257 halaman

Cetakan pertama : September 2010

Ide penulis untuk menulis buku ini muncul ketika terlibat sebagai anggota peneliti selama 7 (tujuh) tahun di negerinya Papua barat. Penulis sendiri sebagai kebanyakan orang Papua dan adalah asli Pegunungan tengah Papua barat yang adalah korban kebiadaban aparat Militer Indonesia, setiap tempat yang dia kunjungi selama penelitian, ia melihat orang papua berada pada suatu kondisi yang diciptakan pihak lain dalam satu garis panjang yang ia sebutnya proyek Dehumanisasi. Ada banyak hal yang ditemukan, namun data – data tersebut tidak mungkin ditulis semuanya dalam buku ini karena berbagai daya dan upaya yang terbatas. Dengan demikian berbagai informasi itu tersimpan sebagai memoria passionis (Penderitaan kolektif) dalam garis penderitaan itu.

Tetapi dalam buku ini penulis berusaha dengan baik untuk menyajikan beberapa hal yang dilakukan penjajah dalam upayanya jangka panjangnya untuk menenggelamkan eksistensi manusia Papua – ras melanesia dari negeri leluhur mereka. Buku yang ditulis salah satu anak pegunungan tengah Papua barat ini terdiri atas IX BAB.

Pada bagian pertama dalam buku ini, penulis mengemukakan wacana umum dari buku ini. Kemudian pada bagian kedua, penulis mengulas tentang Trik atau SIASAT PEMBENARAN POLITIK INTEGRASI. Disini ia menggambarkan dengan baik pengkaburan eksistensi orang melanesia dari perspektif orang luar Papua dengan kepentingan penjajahan, imperialisme, dan kapitalisme. Orang luar mengatakan manusia dan pulau Papua mereka yang menemukan dan pandangan bahwa orang Papua sudah berada dibawah kekuasaan kerajaan kuno Indonesia yaitu Sriwijaya dan Majapahit sebelum bangsa indonesia merdeka 17 Agustus 1945 mereka sudah berkuasa atas pulau itu, tetapi menurut penulis pandangan itu sangat keliru. Dua pandangan keliru mereka mengenai kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit atas pulau Papua ini dipatahkan dengan Argumentasi yang disampaikan penulis dalam buku ini.

Pada bagian ketiga mengenai ANEKSASI PAPUA BARAT, Penulis menyatakan/ menegaskan bahwa orang dan pulau Papua tidak ditemukan oleh siapapun. Tetapi leluhur dan nenek moyang orang melanesia sudah ditempatkan oleh Allahh dalam sejarah kerajaan dan kedaulatan Allah.Istilah yang benar ialah orang – orang luar datang dengan tujuan mencari rempah – rempah dan kekayaan alam diatas tanahnya orang asli Papua, orang melanesia ini. Atau lebih tepatnya orang – orang luar datang bertemu dengan orang Melanesia diatas tanah dan negeri leluhur mereka dengan tujuan menduduki tanah dan menjajah orang asli Papua.

Pada bagian ke Empat, APLIKASI GENOCIDA. Penulis mengulas mengenai elemen – elemen yang bermain dalam proses ini dan metode yang digunakan dalam proses pemusnahan etnis Melanesia.

Pada bagian ke Lima, DEPOPULASI PENDUDUK DAN ANCAMAN KEMATIAN BANGSA. Disini penulis dengan jeli mengulas berbagai kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Dalam hal ini, penulis mengulas tentang kebijakan Pemerintah dalam program transmigrasi, Migrasi sponta, Asimilasi dan kawin campur, penyebaran penyakit melalui izin operasional tempat – tempat prostitusi, perdagangan miras, dan politik memiskinkan dan memperbudak kualitas hidup yang mengancam eksistensi manusia Papua sebagai pemilik mutlak atas Tanah Papua.

Bagian Penulis menguraikan mengenai KEBANGKITAN NASINALISME DAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA.

====== Bersambung =====

via jamaica-rastuna.blogspot.com

Posted via email from West Papua Merdeka Posterous

[Papua Merdeka Blogspot] Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat:...

RESENSI BUKU
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Oleh : A Ibrahim Peyon

Penerbit : Nintiens Focus

Tebal : 257 halaman

Cetakan pertama : September 2010

Ide penulis untuk menulis buku ini muncul ketika terlibat sebagai anggota peneliti selama 7 (tujuh) tahun di negerinya Papua barat. Penulis sendiri sebagai kebanyakan orang Papua dan adalah asli Pegunungan tengah Papua barat yang adalah korban kebiadaban aparat Militer Indonesia, setiap tempat yang dia kunjungi selama penelitian, ia melihat orang papua berada pada suatu kondisi yang diciptakan pihak lain dalam satu garis panjang yang ia sebutnya proyek Dehumanisasi. Ada banyak hal yang ditemukan, namun data – data tersebut tidak mungkin ditulis semuanya dalam buku ini karena berbagai daya dan upaya yang terbatas. Dengan demikian berbagai informasi itu tersimpan sebagai memoria passionis (Penderitaan kolektif) dalam garis penderitaan itu.

Tetapi dalam buku ini penulis berusaha dengan baik untuk menyajikan beberapa hal yang dilakukan penjajah dalam upayanya jangka panjangnya untuk menenggelamkan eksistensi manusia Papua – ras melanesia dari negeri leluhur mereka. Buku yang ditulis salah satu anak pegunungan tengah Papua barat ini terdiri atas IX BAB.

Pada bagian pertama dalam buku ini, penulis mengemukakan wacana umum dari buku ini. Kemudian pada bagian kedua, penulis mengulas tentang Trik atau SIASAT PEMBENARAN POLITIK INTEGRASI. Disini ia menggambarkan dengan baik pengkaburan eksistensi orang melanesia dari perspektif orang luar Papua dengan kepentingan penjajahan, imperialisme, dan kapitalisme. Orang luar mengatakan manusia dan pulau Papua mereka yang menemukan dan pandangan bahwa orang Papua sudah berada dibawah kekuasaan kerajaan kuno Indonesia yaitu Sriwijaya dan Majapahit sebelum bangsa indonesia merdeka 17 Agustus 1945 mereka sudah berkuasa atas pulau itu, tetapi menurut penulis pandangan itu sangat keliru. Dua pandangan keliru mereka mengenai kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit atas pulau Papua ini dipatahkan dengan Argumentasi yang disampaikan penulis dalam buku ini.

Pada bagian ketiga mengenai ANEKSASI PAPUA BARAT, Penulis menyatakan/ menegaskan bahwa orang dan pulau Papua tidak ditemukan oleh siapapun. Tetapi leluhur dan nenek moyang orang melanesia sudah ditempatkan oleh Allahh dalam sejarah kerajaan dan kedaulatan Allah.Istilah yang benar ialah orang – orang luar datang dengan tujuan mencari rempah – rempah dan kekayaan alam diatas tanahnya orang asli Papua, orang melanesia ini. Atau lebih tepatnya orang – orang luar datang bertemu dengan orang Melanesia diatas tanah dan negeri leluhur mereka dengan tujuan menduduki tanah dan menjajah orang asli Papua.

Pada bagian ke Empat, APLIKASI GENOCIDA. Penulis mengulas mengenai elemen – elemen yang bermain dalam proses ini dan metode yang digunakan dalam proses pemusnahan etnis Melanesia.

Pada bagian ke Lima, DEPOPULASI PENDUDUK DAN ANCAMAN KEMATIAN BANGSA. Disini penulis dengan jeli mengulas berbagai kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Dalam hal ini, penulis mengulas tentang kebijakan Pemerintah dalam program transmigrasi, Migrasi sponta, Asimilasi dan kawin campur, penyebaran penyakit melalui izin operasional tempat – tempat prostitusi, perdagangan miras, dan politik memiskinkan dan memperbudak kualitas hidup yang mengancam eksistensi manusia Papua sebagai pemilik mutlak atas Tanah Papua.

Bagian Penulis menguraikan mengenai KEBANGKITAN NASINALISME DAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA.

====== Bersambung =====

via jamaica-rastuna.blogspot.com

Posted via email from West Papua Merdeka Posterous

Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat: Resensi Buku oleh Ibrahim Peyon

RESENSI BUKU
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Oleh : A Ibrahim Peyon

Penerbit : Nintiens Focus

Tebal : 257 halaman

Cetakan pertama : September 2010

Ide penulis untuk menulis buku ini muncul ketika terlibat sebagai anggota peneliti selama 7 (tujuh) tahun di negerinya Papua barat. Penulis sendiri sebagai kebanyakan orang Papua dan adalah asli Pegunungan tengah Papua barat yang adalah korban kebiadaban aparat Militer Indonesia, setiap tempat yang dia kunjungi selama penelitian, ia melihat orang papua berada pada suatu kondisi yang diciptakan pihak lain dalam satu garis panjang yang ia sebutnya proyek Dehumanisasi. Ada banyak hal yang ditemukan, namun data – data tersebut tidak mungkin ditulis semuanya dalam buku ini karena berbagai daya dan upaya yang terbatas. Dengan demikian berbagai informasi itu tersimpan sebagai memoria passionis (Penderitaan kolektif) dalam garis penderitaan itu.

Tetapi dalam buku ini penulis berusaha dengan baik untuk menyajikan beberapa hal yang dilakukan penjajah dalam upayanya jangka panjangnya untuk menenggelamkan eksistensi manusia Papua – ras melanesia dari negeri leluhur mereka. Buku yang ditulis salah satu anak pegunungan tengah Papua barat ini terdiri atas IX BAB.

Pada bagian pertama dalam buku ini, penulis mengemukakan wacana umum dari buku ini. Kemudian pada bagian kedua, penulis mengulas tentang Trik atau SIASAT PEMBENARAN POLITIK INTEGRASI. Disini ia menggambarkan dengan baik pengkaburan eksistensi orang melanesia dari perspektif orang luar Papua dengan kepentingan penjajahan, imperialisme, dan kapitalisme. Orang luar mengatakan manusia dan pulau Papua mereka yang menemukan dan pandangan bahwa orang Papua sudah berada dibawah kekuasaan kerajaan kuno Indonesia yaitu Sriwijaya dan Majapahit sebelum bangsa indonesia merdeka 17 Agustus 1945 mereka sudah berkuasa atas pulau itu, tetapi menurut penulis pandangan itu sangat keliru. Dua pandangan keliru mereka mengenai kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit atas pulau Papua ini dipatahkan dengan Argumentasi yang disampaikan penulis dalam buku ini.

Pada bagian ketiga mengenai ANEKSASI PAPUA BARAT, Penulis menyatakan/ menegaskan bahwa orang dan pulau Papua tidak ditemukan oleh siapapun. Tetapi leluhur dan nenek moyang orang melanesia sudah ditempatkan oleh Allahh dalam sejarah kerajaan dan kedaulatan Allah.Istilah yang benar ialah orang – orang luar datang dengan tujuan mencari rempah – rempah dan kekayaan alam diatas tanahnya orang asli Papua, orang melanesia ini. Atau lebih tepatnya orang – orang luar datang bertemu dengan orang Melanesia diatas tanah dan negeri leluhur mereka dengan tujuan menduduki tanah dan menjajah orang asli Papua.

Pada bagian ke Empat, APLIKASI GENOCIDA. Penulis mengulas mengenai elemen – elemen yang bermain dalam proses ini dan metode yang digunakan dalam proses pemusnahan etnis Melanesia.

Pada bagian ke Lima, DEPOPULASI PENDUDUK DAN ANCAMAN KEMATIAN BANGSA. Disini penulis dengan jeli mengulas berbagai kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat Papua. Dalam hal ini, penulis mengulas tentang kebijakan Pemerintah dalam program transmigrasi, Migrasi sponta, Asimilasi dan kawin campur, penyebaran penyakit melalui izin operasional tempat – tempat prostitusi, perdagangan miras, dan politik memiskinkan dan memperbudak kualitas hidup yang mengancam eksistensi manusia Papua sebagai pemilik mutlak atas Tanah Papua.

Bagian Penulis menguraikan mengenai KEBANGKITAN NASINALISME DAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA.

====== Bersambung =====

via jamaica-rastuna.blogspot.com

Posted via email from West Papua Merdeka Posterous

Monday 6 September 2010

[Papua Merdeka Blogspot] [Papua - Indonesia] Dubes Singapura Tanyakan Pelaksa...

WAMENA-Untuk memperkuat hubungan bilateral antara dua Negara yaitu Indonesia dan Singapura, Duta Besar (Dubes) Singapura Ashok Kumar Mirpuri bersama rombongan tiba di Bandar Udara (Bandara) Wamena, Kamis (2/9).

Dubes Singapura Ashok Kumar Mirpuri bersama Army Attache Col David Chua dan Ambassador First Secretary Jonathan Han ini disambut oleh Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos,M.Par bersama unsur Muspida dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya.
Seusai istirahat sejenak di VIP Room Bandara Wamena, Dubes beserta rombongan langsung menuju kantor Bupati Jayawijaya dan melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo bersama unsur Muspida.

Sesuai pertemuan kurang lebih 1 jam, Dubes dan rombongan langsung menuju ke Kurulu guna menyaksikan tempat wisata Mumi dan tempat wisata lainnya.

Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo S.Sos,M.Par saat ditanya wartawan mengenai kedatangan Dubes Singapura mengatakan, kedatangan Dubes Singapura merupakan kunjungan resmi yang dilakukannya untuk melihat kondisi di Papua.

“Saat pertemuan tadi, Dubes menanyakan seperti apa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua terlebih lagi di Wamena. Saya bilang kalau belum ada perhatian yang serius, dimana sampai saat ini pembangunan di wilayah Pegunungan Tengah Papua ini masih sangat terbelakang, karena untuk menjangkau suatu daerah masih mengandalkan transportasi udara, tidak seperti di daerah Jawa dan Sulawesi, dimana antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara bisa dilalui melalui jalan darat, sedangkan di Papua antara daerah masih menggunakan pesawat,”jelas Bupati.

Soal investasi, Bupati Wempi mengungkapkan, jika Dubes Singapura menanyakan potensi yang ada di Wamena. “Saya bilang kalau wilayah Pegunungan memiliki potensi salah satunya yaitu kopi dan pariwisata, karena itu Dubes Singapura mengundang Jayawijaya untuk menghadiri dan sebagai peserta pada investasi tourisem yang akan digelar di Singapura dalam waktu dekat,”jelasnya. (lmn)

[Papua Merdeka Blogspot] [Papua - Indonesia] Revisi UU Otsus Sepihak, Dapat C...

Ir. Weynand Watory & Ruben Magai SIPJAYAPURA—Revisi UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus terutama Pasal 7 huruf a yang menyatakan Gubernur Papua dipilih oleh DPRP, ternyata pasal tersebut telah dihilangkan melalui perubahan UU No 35 tahun 2008. Padahal dalam UU tersebut hanya menyatakan Provinsi Irian Jaya Barat masuk bagian dalam UU Otsus.

“Apabila ada pihak yang melakukan revisi, maka sangat berbahaya serta menciptakan sebuah persoalan besar di tanah ini,” tukas Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Selasa (31/8) kemarin.

Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar apa dilakukan revisi UU Otsus. Atas dasar usul siapa dan berdasarkan rekomendasi apa. Apabila hendak revisi UU Otsus melibatkan tokoh tokoh Papua yang waktu lalu minta merdeka supaya pikiran- pikiran mereka juga diakomodir dalam sebuah konstitusi sehingga dikemudian hari tak menuntut merdeka.

“ Tapi kalau itu tak diakomodir ini berarti bahaya. Bahaya dalam arti bahwa kepentingan sekelompok itu diakomodir dan rakyat selalu termarginalkan. Tak terakomodir masuk di dalam sebuah sistim yang benar untuk mendorong dan memajukan rakyat Papua,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watory menegaskan ada mekanisme untuk pengajuan judicial review (uji material) terhadap UU No 21 tahun 2001 atau UU Otsus khususnya pasal 7 huruf a bahwa Gubernur Provinsi Papua dipilih oleh DPRP. Tapi perubahan melalui Perpu No 1 Tahun 2008 menjadi UU No 35 Tahun 2008 dimana konsiderannya adalah memberikan payung hukum kepada Provinsi Papua Barat bukan mengubah pasal 7 huruf a UU Otsus.

“Pasalnya, hal ini berkonsekuensi kepada pendanaan, tapi juga harus menjadi keputusan politik dari lembaga maka tentu ada proses proses untuk memutuskannya. Dan dari proses proses memutuskannya itu kan dari Komisi mengajukan hal itu kepada pimpinan kemudian dibawah ke rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRP,” ujar Watory ketika dihubungi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (30/8) kemarin terkait rencana DPRP ajukan judicial review terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus.

Menurut dia, selanjutnya pihaknya akan mendengar keputusan politik dari setiap Fraksi di DPRP. Dan karena itu harus ke paripurna DPRP untuk mendapatkan pengesahan serta mendengar pandangan pandangan setiap Fraksi DPRP terkait rencana judicial review terhadap UU Otsus tersebut “Kami sudah melakukan itu cukup jauh dan setelah itu kami wajib melaporkannya kepada pimpinan DPRP untuk kemudian dibuat menjadi suatu keputusan lembaga bukan keputusan Komisi. Tapi apabila tiba pada keputusan harus dikembalikan lagi kepada mekanisme di DPRP,” tukasnya.

“Karena itu kami tekah melaporkan kepada pimpinan DPRP dan ternyata sudah disetujui maka kami harus kembalikan ke proses atau mekanisme di DPRP untuk diputuskan.”

Politisi senior Partai Kedaulatan ini menambahkan, pihaknya mengharapkan agar semua pihak berjalan diatas aturan dan tak perlu melakukan perubahan perubahan tanpa mengacu kepada perintah UU. Pasalnya, perintah UU sangat jelas bahwa UU Otsus yang berlaku khusus ini bisa dilakukan perubahan sesuai mekanismenya harus lewat keputusan rakyat.

“Kita bikin pertemuan rakyat Papua ka atau kita bikin semacam Musyawarah Besar ka yang difasilitasi DPRP dan MRP kemudian sekarang harus dengan Papua Barat karena sekarang Otsus itu sudah berlaku juga di Papua Barat. Dan masyarakat di kedua Provinsi ini harus berkumpul dan mereka menyatakan bahwa menurut kami perlu ada perubahan perubahan,” katanya.

Menurunya, ironisnya rakyat yang memiliki mandat dan kedaulatan untuk melakukan perubahan ini tak pernah berbicara sekalipun tiba tiba perubahan itu dilakukan dan anehnya lagi bahwa dilakukan perubahan itu pada Perpu No 1 Tahun 2008 dimana konsideran itu hanya memberikan payung hukum kepada Provinsi Papua Barat yang secara de fakto sudah ada.

Menurut dia, kalaupun misalnya mau ditambahkan maka itu hanya ditambahkan bahwa perubahan Perpu itu memberikan payung hukum sebagai dasar untuk kemudian diterbitkan UU No 35 tahun 2008 itu hanya menambahkan penjelasan atau pasal yang menyatakan bahwa Provinsi Papua Barat itu adalah dari pembelakuan Otsus di Tanah Papua.

“Koq tak ada hubungan sama sekali dengan penghilangan pasal 7 huruf a UU Otsus tak ada konsideran yang mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang dilakukan DPRP itu setelah evaluasi tak benar makanya dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan semangat reformasi. Jadi sama sekali tak ada satu huruf atau satu katapun yang menjelaskannya. Saya menganggap ini perubahan ini sangat amburadul dan inkonsitusional atau tak sesuai dengan UU,” urainya.

Kerana itu, tambahnya, pihak pihak yang melakukan perubahan terhadap UU No 21 Tahun 2001 khusus pasal 7 huruf a ini tanpa mengikuti konstitusi perlu diproses hukum.”Nanti akan kita lihat kalau memang itu kesalahan ya negara ini adalah negara hukum wajib. Kalaupun keputusan mereka harus dikenakan sanksi ya kenakan sanksi tak ada seorang pun yang kebal hukum di negara ini,” tukasnya.

“Tapi itu kan proses masih jauh kita lihat dulu proses ini kita jalankan dulu. Mudah mudahan itu berlanjut sampai kepada posisi dimana

[Papua - Indonesia] Soal Tambahan 11 Kursi DPRP - John Ibo: Pusat Paksa Papua

JAYAPURA – Meski putusan MK tentang tambahan 11 kursi di DPRP telah lama keluar, namun komentar pedas terkait hasil putusan itu baru saat ini dikeluarkan oleh Ketua DPRP Drs. John Ibo, MM.

Pihaknya menegaskan bahwa 11 kursi tambahan DPRP hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu itu sangat di luar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Sebelas kursi tambahan ini, menurut DPRP sangat diluar dari perundang-perundangan yang berlaku. MK, kami tidak mau menggunakan kuasa untuk menekan kebenaran," tandas John Ibo, Rabu (1/9) kemarin.

Dikatakan, MK telah menginstruksikan Papua untuk menjalankan pengangkatan 11 anggota DPRP tersebut, namun tidak ada dasar Undang-Undang-nya, karena dalam UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus tidak ada, begitu juga UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga tidak ada, dan PP No 16 juga tidak ada.

‘Meski tidak ada dasar, namun Papua dipaksa untuk melakukan pengangkatan 11 kursi DPRP itu. Jika MK berani, MK harus memerintahkan pemerintah untuk menurunkan kepada kami satu peraturan pemerintah saja. Kami tidak berani buat karena cantolan-cantolan hukumnya tidak ada," jelasnya.

Soal tuduhan bahwa 11 kursi tambahan DPRP ini, karena bertolak bahwa DPRP ini dianggap separatis, John Ibo menegaskan bahwa stigmatisasi tentang separatis dan OPM, agar jangan lagi dipakai di Papua, karena itu cerita hari kemarin yang tidak ada artinya lagi dan hal itu memundurkan pembangunan dengan stigmatisasi seperti itu. Pembangunan tidak berjalan dan orang tidak bisa bergerak bebas dalam suatu negara.

"Masak pakai terus stigmatisasi di Papua untuk menekan pejabatnya, sehingga tidak bebas bekerja," jelasnya.

Soal Raperdasus pengangkatan 11 kursi yang telah sampai di DPRP, John Ibo mengatakan Raperdasus tersebut sudah dapat dibahas dan DPRP sudah mengambil langkah, bahkan Komisi A DPRP akan berangkat ke Jakarta dengan satu tim untuk menanyakan kepada pemerintah pusat dan meminta petunjuk dasar hukumnya untuk melaksanakan putusan MK tersebut.

"Jika DPRP menyusun satu aturan untuk pelaksanaan pengangkatan 11 kursi versi MK maka cantolan hukumnya yang mana? UU Otsus tidak ada, UU 32 tidak ada juga, PP No 16 tidak ada semua, kita mau pakai UU apa? Itu yang akan kami tanyakan kepada pemerintah pusat," tandasnya.

Soal 11 kursi tambahan tersebut, John Ibo justru mempertanyakan, apakah karena kecurigaan dimana DPRP saat ini dianggap separatis dan 11 kursi tambahan DPRP tersebut untuk memberikan perimbangan.

"Yang ada 56, kalau terjadi pengambilan keputusan itu, yang 11 kursi itu mau apa. 11 kursi itu tidak akan menang. Bahwa mereka merah putih, bukan itu. Di DPRP itu semua merah putih. Jadi, ini akan mengalami kendala ke depan," tandasnya.(bat/fud)

[Papua - Indonesia] Presiden Evaluasi Otsus Papua Pasca Ramadhan

Potret Kemiskinan di Papua. Meski Otsus Papua sudah 9 tahun, namun jumlah rakyat miskin di Papua dan Papua Barat masih menduduki urutan tertinggi di negeri ini. Ada apa?JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kesejahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.

Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial di Papua oleh Presiden RI Susilo Presiden RI, Susilo Bambang YudhoyonoBambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wakil Piminan redaksi Daud Sonny.

Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan peningkatan kualitas hidup yang membawa rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan penanganan khusus atau Grand Design untuk mengatasi masalah Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.

Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua, dalam kerangka Otsus Papua.

Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.

Ada empat kerangka yang menimbulkan masalah besar di Papua, sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu menata kembali kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata kerangka Politik dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat dari waktu ke waktu.

Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penanggungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya lima tahun pertama dan kedua capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya

Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekankan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.

Dikatakan, Grand Strategy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.

Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang mengenyam pendidikan setingkat S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun gunakan dana Otsus serta dokter yang ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat, yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan sekarang adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.

Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 persen, sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.

Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan daerah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.

Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.

Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya banyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut referedum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.

Untuk itu dengan adanya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. (ven/don)

[Papua - Indonesia] Revisi UU Otsus Sepihak, Dapat Ciptakan Persoalan Besar B...

“Karena itu kami tekah melaporkan kepada pimpinan DPRP dan ternyata sudah disetujui maka kami harus kembalikan ke proses atau mekanisme di DPRP untuk diputuskan.”

“Tapi itu kan proses masih jauh kita lihat dulu proses ini kita jalankan dulu. Mudah mudahan itu berlanjut sampai kepada posisi dimana

[Papua - Indonesia] Dubes Singapura Tanyakan Pelaksanaan Otsus di Papua

Sesuai pertemuan kurang lebih 1 jam, Dubes dan rombongan langsung menuju ke Kurulu guna menyaksikan tempat wisata Mumi dan tempat wisata lainnya.