Monday, 09-07-2012 06:59:49 Oleh admin Telah Dibaca 133 kali
 Mervin Komber Anggota DPD RI asal Papua Barat @Ist. Jakarta, MAJALAH SELANGKAH – Anggota DPD RI, asal Papua Barat, Mervin S. Komber mengkritik langkah yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Dialog Papua-Jakarta. “SBY memanggil sejumlah tokoh agama asal Papua untuk mencari format dialog. Ini menunjukkan Istana belum memunyai konsep yang utuh terhadap dialog Jakarta-Papua yang sudah disuarakan berbagai pihak di tanah air,” kata Mervin kepada media ini, Minggu, (8/7). “Dalam pandangan saya, tokoh agama adalah bagian dari pelaku dalam dialog itu sendiri, sehingga tidak tepat jika Presiden mendiskusikan format dialog dengan mereka. Kalau pelaku bukan bicara format tapi bicara isi (dialog). Presiden bisa panggil gubernur, bupati, DPRD, DPR, DPD atau perguruan tinggi untuk bahas tata cara dan format dialog,” katanya. Kata dia, terlebih lagi, jika hanya sebagian elemen saja yang diajak bicara soal format, dikhawatirkan hal itu malah bisa memunculkan kesalapahaman akibat input-input yang diterima SBY berbeda. Misalnya ada pembicaraan yang berbeda antara tokoh yang satu dengan yang lain, kemudian orang-orang di sekitar Presiden bisa saja memberikan masukan yang keliru tentang Papua “Bagi saya, hal ini bisa meninggalkan bara tersendiri. Tujuan akhir dari dialog Jakarta-Papua yang saya pikirkan adalah untuk mencari peta jalan bagi pembangunan di Tanah Papua. Dialog tersebut harus bermuara pada ditemukannya peta jalan bagi Papua menuju sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera,” jelasnya. Agar bisa menghasilkan peta jalan untuk perbaikan kehidupan orang Papua, kata Mervin, agenda yang dibicarakan dalam dialog itu harus merepresentasi kondisi riil yang dihadapi orang Papua. Di bagian lain, siapa tokoh-tokoh yang diajak dalam dialog itu pun haruslah orang-orang berkompeten dari semua elemen mulai dari lingkup pemerintahan, parlemen, adat, rohaniawan, hingga unsur-unsur masyarakat yang dipercaya mewakili komunitas adat masing-masing. Kita semua berkeinginan dialog itu harus menghasilkan sesuatu yang positif untuk Papua. Ia menilai, hingga sekarang ini, pemerintah belum memastikan kapan dialog akan digelar. “Terkait waktu pelaksanaan, saya memandang dialog Jakarta-Papua adalah sesuatu yang urgen, karena itu Presiden SBY tidak perlu menunda lebih lama lagi. Dialog Jakarta – Papua berkaitan erat dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua yang kini sudah berjalan lebih kurang 11 tahun. Karena itu, dialog dimaksud sebaiknya dilakukan dalam tahun 2012 ini,” tegasnya. Dia berharap, dialog bisa dilaksanakan dalam tahun ini, karena Otsus tinggal 10 tahun lagi, dialog ini juga harus mengakomodir apa-apa yang harus dilakukan dalam sisa waktu Otsus. Sementara mengenai tempat pelaksanaan, ia berpendapat di manapun tempatnya bukan masalah. Yang terpenting adalah semangat dari dialog itu yang benar-benar ingin mencari solusi jangka panjang untuk Papua. (DE/MS002) |
Mervin S. Komber: Istana Belum Punyai Konsep Utuh Dialog Jakarta-Papua
Dr. Neles Tebay, Pr: Dialog Budaya Papua, Segala Hal Harus Bicara Dulu
Wednesday, 19-09-2012 23:02:18 Oleh admin Telah Dibaca 285 kali
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebay, Pr, Rabu, (19/09) di Aula STFT Fajar Timur, Abepura Jayapura mengatakan dialog adalah budaya orang Papua. Segala sesuatu harus bicara dulu. Tapi, dialog itu bukan tujuan, bukan juga solusi tetapi dialog merupakan sarana. Maka, dialog antara Jakarta dan rakyat Papua adalah sarana untuk mencari jalan keluar atas masalah di tanah Papua yang masih belum selesai. Pastor Doktor pertama orang Papua itu mengatakan, ia memperjuangkan dialog Jakarta-Papua melalui JDP karena iman akan manusia sebagai ciptaan Allah sesuai citra-Nya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang adalah makluk sosial. Manusia dinilai tidak bisa dibiarkan terisolasi tanpa komunikasi dengan pihak lain dalam kehidupannya. Maka, dialog adalah bagaimana cara rakyat Papua dan Jakarta sebagai makluk ciptaan Tuhan dan sekaligus makluk sosial membuka diri berdialog dalam rangka mencari solusi yang baik. Pater menuturkan, pada 29 Mei 2012 lalu, ia kembali meluncurkan buku berjudul “Angkat Pena Demi Dialog Papua (Kumpulan Artikel Opini tentang Dialog Jakarta – Papua)” di Yogyakarta. Pada peluncuran itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X hadir sebagai pembicara utama. Sejak Kongres Papua, 2000 salah satu keputusannya adalah dialog Jakarta-Papua. Maka, buku itu adalah kumpulan tulisan tentang dialog yang pernah dimuat di media massa yang di kumpulkan. Ada 54 buah artikel yang dikumpulkan sejak tahun 200 –2001. (AK/ MS) |
