TIMIKA [PAPOS]-Demo ratusan masyarakat suku kamoro dari Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur di Kantor DPRD Mimika,Kamis [25/03] berakhir ricuh. Para pendemo mencoba menyerang para anggota dewan dengan menggunakan kayu balok.
Kericuhan ini dipicu pernyataan salah satu Anggota DPRD Mimika Norman Karupukaro yang juga berasal dari suku kamoro dihadapan pendemo yang mengatakan masyarakat telah melupakan dirinya "kita selama ini sama-sama perjuangkan hal ini, tapi sekarang masyarakat kamu melupakan saya" ujarnya
Massa yang tidak menerima pernyataan ini langsung mengamuk dan mencoba menyerang para anggota dewan dengan menggunakan kayu balok, namun peristiwa ini di hadang oleh Satuan Pengendali Massa dari Polres Mimika yang sejak pagi telah di siagakan di Kantor DPRD Mimika.
Massa hanya melampiaskan kekesalannya dengan berteriak memprotes pernyataan tersebut. Massa justru menilai sebaliknya, dimana setelah menjadi anggota dewan Norman yang telah melupakan mereka.
Aparat Kepolisian langsung ditempatkan di tengah-tengah massa dan anggota dewan dengan perlengkapan tameng dan tongkat karet untuk mengatisipasi emosi warga yang semakin tinggi.
Sebelumnya, demo masyarakat Suku Kamoro dari Kampung Hiripau Distrik Mimika Timur berjalan damai. Mereka melakukan aksi demo dengan mengenakan pakaian adat sambil melakukan ritual adat mereka.
Massa menuntut pembayaran hak ulayat atas tanah mereka yang di gunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan poumako, pelabuhan pendaratan ikan dan sejumlah tanah lainnya di wilayah mereka. Massa menuntut Pemda Mimika segera membayar ganti rugi tanah tersebut sebesar RP. 20 Milyar
Massa juga menuntut Pemda Mimika menunjukan dokumen-dokumen pembayaran pada saat tanah tersebut dibeli. Pasalnya semua dokumen pembelian tersebut tidak pernah diberikan juga kepada warga sebagai pegangan.
Koordinator Pendemo Andreas Kaokapaitiparo mengancam akan memalang jalan poros menuju Pelabuhan Poumako secara permanen apabila Pemda Mimika tidak segera memenuhi tuntutan mereka.
Sementara itu Ketua DPRD Mimika Trifena Tinal yang menerima pendemo mengatakan, akan memanggil pihak Eksekutif dengan perwakilan warga untuk membicarakan masalah ini. Dirinya hanya meminta para pendemo menyerahkan nama-nama yang menjadi perwakilan untuk dipertemukan dengan Pemerintah.
Trifena juga sempat menegaskan jangan ada oknum-oknum yang memprovoksi warga untuk melakukan aksi ini karena menurut dia, demo yang dilakukan warga ini di provokasi oleh aktor intelektualnya demi kepentingan tertentu "kami masyarakat papua tidak mau ribut, jangan ada orang yang coba membodohi warga untuk kepnetingannya," tandasnya.[cr-56]
Ditulis oleh Cr-56/Papos
Jumat, 26 Maret 2010 00:00
------------------------------------------------
Keputusan MRP Dituntut Diakomodir
Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua dengan menggelar unjuk rasa.
Kedatangan puluhan orang dari Forum Lintas Nusantara yang didalamnya tergabung beberapa element organisasi kemasyarakatan mendatangi Gedung DPR Papua, menuntut agar keputusan maupun rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) nomor 14 tahun 2009 dapat diakomodir DPRP, Gubernur, KPU maupun MRP sendiri.
Tiba dihalaman Gedung DPRP sekitar pukul 13.30 WIT, puluhan mahasiswa dan masyarakat langsung menggelar orasi yang meminta agar hak-hak dasar orang asli Papua dapat diperhatikan pemerintah, serta mengakomodir Keputusan MRP terkait dengan Kepala Daerah dalam Pemilukada mendatang.
Dengan membawa sejumlah spanduk yang mendesak Gubernur, DPRP, KPU dan MRP menyelesaikan Otsus dengan baik, mendesak seluruh partai politik di Papua dan Papua Barat untuk mengakomodir orang asli Papua sebagai syarat khusus perekrutan calon Bupati dan wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada 2010, serta mendesak Presiden SBY untuk mengembalikan hak politik orang Papua.
Sekitar satu jam lamanya, akhirnya para demonstran diterima Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya didampingi Cris Risamasu anggota Komisi D dan anggota Komisi A Harun.
Koordinator Aksi, Maulana mengatakan, Ketetapan MRP nomor 14 tahun 2009 merupakan dasar dari UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dan hal itu haruslah dihargai pemerintah maupun partai politik, guna memproteksi orang asli Papua.
"Tuntutan kami sudah jelas, kami minta agar Gubernur, DPRP maupun KPU dan MRP agar dapat menghargai bersama keputusan MRP itu," ujarnya kepada wartawan disela-sela pertemuan dengan anggota DPRP di ruang panitia legislasi DPRP.
Maulana menambahkan, jika keputusan MRP nomor 14 tahun 2009 tidak dihargai, maka pemerintah dinilai tidak menghargai representatif orang asli Papua atau hak-hak orang Papua dalam berpolitik.
Usai diterima tiga anggota DPRP, seluruh mahasiswa dan masyarakat tetap menunggu di kantor rakyat tersebut. Pasalnya, mereka menuntut agar DPRP dapat menghadirkan Gubernur Papua, Ketua KPU Provinsi Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua dan Ketua DPRP, untuk duduk bersama mahasiswa membahas soal ketetapan MRP tersebut.
Disisi lain Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya menegaskan, selakun anggota dirinya tidak dapat menentukan kebijakan, tetapi dirinya berjanji aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan dewan.[anyong]
Ditulis oleh Anyong/Papos
Jumat, 26 Maret 2010 00:00
Posted via email from Papua Pos' posterous
